komisi pemberantasan korupsi hingga sekarang baru menanti berkas berupa audit aliran dana daripada badan pemeriksa keuangan (bpk) supaya persentasi tindak pidana korupsi terkait dugaan penerimaan hadiah dalam proyek hambalang.
penghitungan kerugian untuk termin pertama sudah ada, namun audit aliran dana hingga kini belum diperoleh daripada bpk, ujar juru bicara kpk johan budi di gedung kpk jakarta, senin.
johan budi menjelaskan kiranya di pekan ini kpk sudah berencana supaya bertemu dengan bpk, namun johan mengaku masih belum kenal objek wisata kpk mengerjakan pertemuan dengan bpk di pekan ini.
kalau penghitungan kerugian negara serta berkas sudah lebih dari lima puluh persen, serta berkas ingin dinaikkan ke penuntutan, para tersangka pasti ditahan, papar johan.
Informasi Lainnya:
hingga saat ini kpk belum mengerjakan penahanan pada para tersangka angka hambalang dengan alasan berkas-berkas yang belum komplit.
pada sabtu (4/5) ketua kpk abraham samad mengajarkan kiranya berkas-berkas daripada bpk yang belum tersedia itu adalah penghambat supaya dilakukannya penahanan.
mudah-mudahan Satu serta dua minggu ke depan hasilnya sudah ada serta komplit, dengan demikian kita akan lakukan penahanan, gamblang abraham pada jakarta, sabtu (4/5).
ketika disinggung mengenai penetapan tersangka masih tenntang angka proyek sarana olahraga hambalang, abraham tidak menampik kemungkinan kiranya kpk hendak memutuskan tersangka masih.
menurutnya berbagai kemungkinan tersebut terbuka, namun kpk masih belum dapat memutuskan karena baru terus dilaksanakan proses-proses pemeriksaan.
nanti dari hasil proses pemeriksaan penyidikan, baru kami kumpulkan, diekspos, baru diputuskan, tegas abraham.
anas urbaningrum oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) ditetapkan sebagai tersangka persentasi dugaan korupsi hambalang selama februari silam. anas diduga melayani pemberian kejutan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan pusat olahraga hambalang.
selain anas, tiga pihak lainnya dan ditetapkan kpk adalah tersangka dalam korupsi proyek hambalang adalah mantan menpora andi mallarangeng selaku pengguna anggaran, mantan kabiro perencanaan kemenpora deddy kusdinar dijadikan pejabat penanggung jawab komitmen ketika proyek hambalang dilaksanakan dan mantan direktur operasional 1 pt adhi karya (persero) teuku bagus mukhamad noor.
ketiganya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah di uu no.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 kuhp tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, pihak lain ataupun korporasi dan mampu berdampak pada keuangan negara.
sedangkan pasal 3 perihal perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, menyalahgunakan kewenangan sebab jabatan serta kedudukan yang dapat membahayakan negara.
hasil audit investigatif badan pemeriksa keuangan menuturkan kiranya kualitas kerugian negara di proyek hambalang merupakan rp243,6 miliar.