sekitar seribu orang daripada dua serikat buruh pada kabupaten karimun, kepulauan riau, ingin mengadakan penampilan unjuk rasa memperingati hari buruh pada sekitar gedung dprd setempat dalam rabu (1/5/13).
surat pemberitahuan untuk berunjuk rasa kami terima dari dua serikat buruh. kasus massa seluruhnya sekitar 1.000, tutur ketua komisi a dprd karimun jamaluddin pada gedung dprd karimun selama kecamatan tebing, selasa.
jamaluddin menunjukan, dua serikat tersebut masing-masing konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) yang menyampaikan ingin mengerahkan sekitar 700 orang pekerja.
kemudian, penampilan serikat pekerja aneka industri federasi serikat pekerja metal indonesia (spai-fspmi) ingin diikuti 300 pihak.
Informasi Lainnya:
selaku wakil rakyat, kami pasti mau melayani penampilan penyampaian aspirasi juga aspirasi dan dilontarkan melalui tertib, ujarnya.
khusus massa spai-fspmi, kata dia, dalam surat pemberitahuannya serta menyampaikan hendak berunjuk rasa pada kantor bupati karimun.
dprd, kata jamaluddin, siap menampung masukan dan ingin diutarakan para pekerja sesuai melalui fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat.
dewan mau menindaklanjuti. manakala masukan itu ditujukan ke pusat, pasti dilontarkan ke pusat. terlalu juga melalui aspirasi supaya pemerintah daerah, ujarnya.
ketua spai-fspmi cabang karimun muhamad fajar menyampaikan, penampilan damai itu adalah bentuk penyampaian masukan khususnya tentang tuntutan peningkatan kesejahteraan para buruh.
ada tiga tuntutan dan mau kami berbagi di aksi besok. pertama, menuntut pemerintah memberlakukan jaminan sosial terhadap semua rakyat secara menyeluruh dalam 2014, menolak upah miring juga menolak sistem kerja alih daya atau outsourcing, jelasnya.
menurut muhamad fajar, massa buruh juga mau menyatakan tuntutan untuk pemerintah daerah dengan bupati langsung mengangkat fungsional pengawas ketenagakerjaan pada dinas tenaga kerja.
minimnya pengawas menyebabkan banyaknya pelanggaran dan tidak terpantau juga diproses sesuai ketentuan, terutama tentang sengketa diantara pekerja melalui pengusaha semisal pemutusan hubungan kerja, pesangon dan hak-hak pekerja yang lain, ujarnya.