Sekretaris Kabinet terbitkan edaran terkait konflik lahan

sekretaris kabinet dipo alam dalam 22 april pasang surat edaran nomor we.03/seskab/iv/2013 melalui klasifikasi bermanfaat mengenai laporan hasil kajian juga pemetaan badan info geospasial (big) tentang potensi konflik akibat tumpang tindih lahan.

berdasarkan keterangan selama laman terjamin sekretaris kabinet, senin, dikenalkan kiranya alasan pengeluaran surat edaran tersebut adalah sebab pilihan wilayah selama indonesia baru amat potensial terjadi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan dalam jenis kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan objek wisata transmigrasi.

melalui surat edaran yang ditujukan kepada menko polhukam, mendagri, menteri kehutanan, menteri esdm, menteri pertanian, menteri tenaga kerja serta transmigrasi, menteri bumn, kepala badan pertanahan nasional, jaksa agung, kapolri, para gubernur serta bupati/wali kota semua indonesia tersebut, seskab mengatakan terserah arahan-arahan presiden susilo bambang yudhoyono di sidang kabinet sedikit 25 juli kemarin, terutama tenntang melalui penanganan sengketa/konflik lahan.

menurut dipo alam, arahan presiden di sidang kabinet sedikit 25 juli tersebut diantara lain adalah pertama, sengketa lahan diantara negara atau pt perkebunan nusantara (ptpn) dengan penduduk agar dicarikan solusinya secara komprehensif, baik penyelesaian secara hukum maupun penyelesaian melalui pendekatan sosial serta budaya.

Informasi Lainnya:

kedua, untuk para gubernur serta bupati/walikota terus berusaha juga mengingatkan masyarakat jika terjadi konflik lahan supaya dibicarakan lebih dahulu serta tak mengerjakan pengrusakan juga pendudukan lahan dan melawan hukum.

ketiga, penyelesaian sengketa lahan dikerjakan secara komprehensif dan jangan ditunda untuk tak adalah bom waktu. konflik lahan di sumatera utara, sumatera selatan, serta lampung diselesaikan dengan tidak keliru, adil, juga tertib pada dua tahun atau pada waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii.

keempat, penanganan sengketa lahan mesti membeli formula pendekatan hukum win-win solution, makanya negara tak dirugikan dan rakyat mendapat kesejahteraan biarpun dunia upaya-upaya sempit berkurang Kelebihannya.

kelima, pembentukan tim terpadu untuk menangani kasus-kasus lahan, seperti konflik ptpn ii dalam sumatera utara, konflik mesuji pada lampung, dan konflik ptpn vii cintamanis selama sumatera selatan.