diskriminasi peradilan terhadap ricksy prematuri, tersangka dugaan bioremediasi (pemulihan lahan tanah dan tercemar limbah migas dengan biologis) fiktif dalam lahan chevron untuk dihentikan sebab perkara ini cuma memunculkan preseden hukum yang menafikan keadilan.
perkara ini dan memunculkan preseden hukum dan menafikan keadilan terdakwa yang lain serta mengganggu iklim investasi pada kelompok masyarakat industri migas indonesia, ujar juru bicara alumni institut pertanian bogor (ipb) ahmad mukhlis yusuf kepada wartawan di jakarta, rabu.
menurut mukhlis, tersangka ricksy serta empat tersangka lainnya selama pengadilan tipikor jakarta pusat agar mencari hak hukum menghadirkan saksi ahli yang kompeten.
kami telah mencatatkan permohonan pemantauan atas proses peradilan yang sedang berjalan, supaya majelis hakim bertindak adil juga tak diskriminatif. pihak ricksy cuma diberikan waktu seminggu untuk menghadirkan saksi ahli, sedangkan jaksa mempunyai 26 saksi ahli pada 3.5 bulan. sedangkan 24 saksi ahli itu meringankan serta dua saksi ahli saja dan memberatkan, ujar dia yang disertai tito pranolog serta andi irman.
Informasi Lainnya:
ia menungkapkan perkara yang menangkap ricksy prematuri, juga pilihan pihak yang lain, berkaitan dengan proyek bioremediasi, pemulihan lahan tanah dan tercemar limbah migas dengan biologis, pada lahan konsesi pt chevron pacific indonesia (cpi) selama sederat wilayah pada sumatera, selama kurun waktu 2006--2012.
perkara ini mulai bergulir awal maret 2012, saat jampidsus mulai melakukan penyidikan. hanya berselang pilihan hari saja dalam 12 maret 2012, direktur penyidikan sudah menganggarkan sprindik dengan tersangka ricksy prematuri dan general manager sumatera light north operation, alexia tirtawidjaja. perkara ini lalu menyeret tiga karyawan cpi lainnya-- kukuh kertasafari, widodo dan endah rumbiyanti-- juga seorang kontraktor lain, herlan bin ompo, direktur pt sumigita jaya. keuntungan tersebut telah merupakan fakta dan telah dipublikasikan dalam persidangan, katanya.
selanjutnya, ricky prematuri langsung ditahan, ketika sebagian tersangka lain bebas dalam sidang pra peradilan.
di sisi lain, kata dia, dalam fakta persidangan serta terungkap, deputi iv kementrian lingkungan hidup, masnellyarti hilman menyampaikan substansi perhatian bioremediasi itu telah berjalan sesuai melalui pp no 18 tahun 1999 juga kepmen lh nomor 128 tahun 2003.
dari kementrian lingkungan hidup saja menyatakan substansi perhatian bioremediasi itu telah berjalan sesuai dengan pp no 18 tahun 1999 serta kepmen lh nomor 128 tahun 2003, kata dia.
ia menjelaskan pt cpi adalah perusahaan eksplorasi minyak bumi dan terikat production sharing contract (psc) melalui bp migas (kini berubah adalah skk migas). salah Satu kewajiban cpi dijadikan perusahaan psc merupakan memulihkan lahan-lahan yang tercemar akibat operasi dan eksplorasi migas.
cpi pun menggelar tender agar web pemulihan lahan melalui metode bioremediasi pada sejumlah lokasi dan adalah wilayah kerja operasinya. sepanjang tahun 2006--2012 ada puluhan tender yang diselenggarakan cpi. pt gpi salah Salah satu pemenangnya melalui seleksi dan ketat serta transparan. untuk direktur gpi dan bertanggungjawab selama menangani proyek-proyek bioremediasi, ricksy lah dan menandatangani kontrak kerja melalui cpi, tutur dia.
ia menduga catatan awal jumlah ini berasal daripada edison effendi, mantan dosen suatu perguruan tinggi swasta pada jakarta, yang pernah pilihan kali memenuhi tender proyek bioremediasi di cpi sementara kalah. atas laporan itu kejaksaan agung menduga bioremediasi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya alias fiktif.
pada proses selanjutnya, tutur dia, proyek bioremediasi tersebut dianggap merugikan keuangan negara. dugaan atas kerugian negara didukung saksi ahli yang dihadirkan jpu daripada bpkp selama salah Satu persidangan.
padahal selama persidangan pra peradilan dan diajukan kaum terdakwa daripada cpi, dan berlangsung di november 2012, ahli keuangan negara arifin p surya atmadja selama kesaksiannya pada pn jakarta selatan menegaskan kiranya bpkp tak berwenang menghitung kerugian negara. hal ini sebab sudah diatur dalam undang-undang bahwa dan berhak mengaudit merupakan badan pemeriksa keuangan (bpk) sesuai uu no 15 tahun 2005, katanya.
ahli keuangan tersebut menyebut bpkp tidak menimbulkan kewenangan menghitung kerugian negara dengan begini hasilnya pun adalah tak sah dan mesti batal demi hukum. bahkan hasil penghitungan itu tak bisa dimasukkan sebagai alat bukti.
menurut mukhlis, hingga ketika ini, lanjutnya, angka penandatangan petisi tersebut tercatat sampai hari selasa tanggal 1 mei 2013 merupakan sebanyak 433 orang dari semua komponen penduduk indonesia, selain kaum alumni ipb.
ia menegaskan upaya alumni ipb, hanya mau menyamakan pemahaman kepada penduduk indonesia tenntang proses peradilan ini yang diwarnai diskriminatif.
kami berharap demii keadilan masih berpihak kepadannya melalui peran komisi yudisial. kami memohon terhadap ky agar memantau penegakkan hukum selama kasus ini agar berjalan melalui adil juga transparan, ujarnya.
selain tersebut, ia memohon agar ketua majelis hakim tipikor, dr. sudharmawatiningsih, mh bisa memimpin persidangan serta memberhentikan melalui lebih adil sesuai dengan suara nurani hakim untuk wakil tuhan pada muka bumi.